Mahfud MD Mengakui Pernah Diajak untuk Ikut Gerakan #2019GantiPresiden, Ditolak Dengan Mentah!
Mahfud MD Mengakui Pernah Diajak untuk Ikut Gerakan #2019GantiPresiden, Ditolak Dengan Mentah!
Perang tanda pagar (tagar) atau disebut dengan hashtag di media
sosial terus terjadi dan terus cekcok, yakni #2019GantiPresiden dan
#2019TetapJokowi. Tidak sedikit antara dua pendukung calon presiden dan
calong wakil presiden menggunakan tagar itu untuk menyampaikan sikap
politiknya dan suara masyarakatnya.
Melalui Twitter, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah memberikan pandangannya mengenai gerakan #2019GantiPresiden. Dia mengaku pernah diajak untuk ikut dalam gerakan tersebut. Tetapi dia menolak dengan keras karena tidak setuju akan gerakan tersebut.
“Sejak awal digagas dan diajak saya menolak untuk ikut gerakan #2019GantiPresiden,” tulis Mahfud MD melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).
Mahfud menegaskan bahwa setuju jika ada gerakan yang bertajuk 2019 Pemilihan Presiden.
“Saya hanya setuju dan bersedia ikut dengan gerakan #2019PemilihanPresiden,” ucap Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) ini.
Walau demikian, menurut dia gerakan 2019 Ganti Presiden dinilainya bukan pelanggaran hukum.
“Tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya harus segera ditindak,” ujar Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Melalui Twitter, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah memberikan pandangannya mengenai gerakan #2019GantiPresiden. Dia mengaku pernah diajak untuk ikut dalam gerakan tersebut. Tetapi dia menolak dengan keras karena tidak setuju akan gerakan tersebut.
“Sejak awal digagas dan diajak saya menolak untuk ikut gerakan #2019GantiPresiden,” tulis Mahfud MD melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).
Mahfud menegaskan bahwa setuju jika ada gerakan yang bertajuk 2019 Pemilihan Presiden.
“Saya hanya setuju dan bersedia ikut dengan gerakan #2019PemilihanPresiden,” ucap Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) ini.
Walau demikian, menurut dia gerakan 2019 Ganti Presiden dinilainya bukan pelanggaran hukum.
“Tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya harus segera ditindak,” ujar Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Comments
Post a Comment