Pasangan Prabowo-Sandi Menemukan 25 Juta Data Pemilih Ganda
Pasangan Prabowo-Sandi Menemukan 25 Juta Data Pemilih Ganda
Koalisi Partai Politik (Parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandi menemukan ada sekitar 25 juta pemilih ganda dari daftar pemilih sementara (DPS). Maka dari itu, daftar pemilih tetap (DPT) yang rencananya akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 5 September 2018 diminta ditunda.
“Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat jumpa pers di Kawasan SCBC, Jakarta, Senin (3/9/2018) malam.
Koalisi tersebut terdiri dari partai PKS, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat itu meminta KPU menyerahkan DPS yang sudah diperbaharui terlebih dahulu sebelum menetapkan DPT.
“Menurut KPU Jumlah pada DPT sebesar 185 juta orang, ada kenaikan dari yang diserahkan kepada kami. Lantas, bayangkan saja dari 137 juta DPS, ada 25 juta suara ganda, kami ingin ada klarifikasi bersama,” ucapnya.
Bahkan, berdasarkan dengan temuan koalisi ini, ada satu nama yang tergandakan hingga 11 kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, 25 data ganda tersebut setara dengan 18% suara nasional.
Hal selaras diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Kami ingin agar pencalonan presiden berlangsung dengan jujur dan adil agar demokrasi berjalan dan dapat dipercayai masyarakat untuk menyalurkan suaranya,” katanya.
Koalisi Partai Politik (Parpol) pendukung Prabowo Subianto-Sandi menemukan ada sekitar 25 juta pemilih ganda dari daftar pemilih sementara (DPS). Maka dari itu, daftar pemilih tetap (DPT) yang rencananya akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 5 September 2018 diminta ditunda.
“Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah pemilihan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat jumpa pers di Kawasan SCBC, Jakarta, Senin (3/9/2018) malam.
Koalisi tersebut terdiri dari partai PKS, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat itu meminta KPU menyerahkan DPS yang sudah diperbaharui terlebih dahulu sebelum menetapkan DPT.
“Menurut KPU Jumlah pada DPT sebesar 185 juta orang, ada kenaikan dari yang diserahkan kepada kami. Lantas, bayangkan saja dari 137 juta DPS, ada 25 juta suara ganda, kami ingin ada klarifikasi bersama,” ucapnya.
Bahkan, berdasarkan dengan temuan koalisi ini, ada satu nama yang tergandakan hingga 11 kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, 25 data ganda tersebut setara dengan 18% suara nasional.
Hal selaras diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Kami ingin agar pencalonan presiden berlangsung dengan jujur dan adil agar demokrasi berjalan dan dapat dipercayai masyarakat untuk menyalurkan suaranya,” katanya.
Comments
Post a Comment